Contoh kasus 1 :
Proses pengambilan
keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Jika berbicara tentang
BBM (bahan bakar minyak) yang mempengaruhi hajat hidup manusia banyak, tentunya
proses pengambilan keputusan yg DPR lakukan akan sangat alot prosesnya, pengambilan keputusan harus melalui sidang
paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan badan anggaran ( Banggar)
tidak menemukan titik temu, ada beberapa alternatif yg mungkin di ambil oleh
pihak yg pro maupun yg kontra antara lain kenaikan harga bbm karena subsidinya
di kurangi, atau kebijakan ekonomi dalam negeri / fiskal.
Apapun keputusan yg
akan di ambil DPR seharusnya mewakili Kepentingan Orang-Orang yang akan
terlibat / terpengaruhi, jangan sampai keputusan yg di buat itu hanya mewakili
kepentingan pribadi atau strategi organisasi tertentu.
Contoh kasus 2 :
Metode pengambilan
keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam
kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat,
dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan
apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima
kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan
persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan
persetujuan para anggotanya.
Namun demikian, jika
metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan
persoalan-persoalan, seperti munculnya ketidak percayaan para anggota kelompok
terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan
memiliki kualitas yang lebih bermakna, apabila dibuat secara bersama-sama
dengan melibatkan seluruh anggota kelompok,daripada keputusan yang diambil
secara individual.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar